Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan Nyarumkop
Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, gerakan LPM sebagai bentuk partisipasi masyarakat telah lama bergerak dan mengisi pembangunan melalui Pendampingan atau mitra kelurahan dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kelurahan.
Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial. Dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat demi menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat agar mau bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Tolak ukur pembangunan nasional tidak terpusat kepada besaran-besaran ekonomis semata tetapi sekaligus mencakup besaran-besaran sosial budaya seperti keberhasilan dalam pembentukan nilai, pengembangan kelembagaan, penampungan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Soedjatmoko, et al, 1987 : 46).
Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Peran pemerintah di sini adalah merencanakan dan mengorganisir program 1 2 pada tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Di samping itu pemerintah perlu menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan bahan pokok, di luar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi organisasi non pemerintahan lainnya (Rukminto, 2001 : 206). Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari pemerintahan (Azra, 2003 :181). Partisipasi memang selalu ditekankan. Hal ini adalah untuk menyadarkan rakyat agar mereka merasa memiliki program-program pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga hasil-hasil pembangunan tidak hanya akan bermanfaat di masa sekarang saja, tetapi di masa yang akan datang (Darmansyah, 1986 : 222). Karena menurut Wignyosoebroto (2005 :17) Salah satu prinsip partisipasi yaitu mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan.
Partisipasi adalah suatu gejala dimana orang ikut serta dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya (Poerbakawatja, 1988 : 25). Sehingga Partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna 3 bagi pelaksanaan pembangunan(Kali, Jurnal “Mektek” Tahun XIII No.3, September 2011).
Menghadapi masa depan bangsa di era globalisasi, demokrasi, dan otonomi daerah kehidupan dan ketahanan masyarakat Indonesia sebagai dasar ketahanan nasional memerlukan perhatian dari seluruh kekuatan bangsa demi mewujudkan tuntutan dari hati nurani seluruh rakyat yang mandiri, tangguh, maju, adil, dan makmur sebagaimana amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Kekuatan bangsa perlu didukung dengan Lembaga yang dapat menyatukan semangat dalam jiwa kehidupan masyarakat Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebagai Lembaga yang berperan penting di dalam peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan di segala aspek kehidupan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah dan pihak-pihak lain